Penulis : Rizky Amelia (221026)
Editor : Muhamad Hasanul Ma’arif (2207923)
Gambar 1 Poster Geography Disscusion Forum 4
- Apa itu PPN 12%?
Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang dipungut oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, WP Badan, dan Pemerintah yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas transaksi jual-beli Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Wajib Pajak pemungut PPN wajib menyetorkan ke kas negara karena pajak pertambahan nilai tidak bersifat kumulatif atau pajak tidak langsung, melainkan bersifat objektif. Pihak yang dipungut atau subjek PPN yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan non-PKP. Perbedaannya, PKP diwajibkan memungut PPN. sedangkan Non-PKP tidak diperbolehkan memungut Pajak Pertambahan Nilai. Namun, bagi Non-PKP, saat melakukan transaksi barang/jasa yang dikenakan PPN, mereka tidak dapat mengklaim kredit atas Pajak Masukan.
- Untuk apa PPN dinaikan?
Tujuan peningkatan pajak pendapatan negara ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara guna mendanai berbagai program pembangunan, terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Pendapatan yang lebih tinggi diharapkan dapat membantu mengurangi defisit anggaran negara.
Tujuan lainnya antara lain :
- Meningkatkan pendapatan negara
- Mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri
- Penyesuaian dengan standar internasional
Fokus Kajian
- DAMPAK KENAIKAN PPN SESUAI REALITA YANG TERJADI DI LAPANGAN
Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% dapat memberikan berbagai dampak ekonomi yang signifikan, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan distribusi pendapatan. Berikut adalah analisisnya :
- Potensi Penurunan Konsumsi:
Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 12% dapat mengurangi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa akan meningkat. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap konsumsi domestik, yang merupakan salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi.
- Dampak pada Investasi:
Biaya operasional perusahaan dapat meningkat akibat kenaikan tarif PPN, terutama bagi sektor yang bergantung pada bahan baku atau input yang dikenakan PPN. Ini dapat mengurangi margin keuntungan dan menurunkan insentif untuk berinvestasi.
- Efek Jangka Panjang:
Jika pendapatan dari PPN digunakan secara efektif oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur atau program strategis lainnya, dampak negatif terhadap pertumbuhan dapat diminimalkan, bahkan menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- Dampak terhadap Inflasi
– Peningkatan Harga Barang dan Jasa:
Kenaikan PPN akan langsung menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa, terutama untuk barang konsumsi yang dikenai pajak ini. Hal ini dapat mendorong inflasi dalam jangka pendek.
- Inflasi Berbasis Biaya:
Sektor-sektor yang bergantung pada barang dan jasa yang dikenai PPN akan mentransfer kenaikan biaya tersebut ke konsumen akhir, memperkuat tekanan inflasi.
Efek Inflasi pada Sektor Rentan:
Kelompok berpenghasilan rendah akan lebih merasakan dampak kenaikan harga dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi, karena proporsi pengeluaran mereka untuk kebutuhan dasar lebih besar.
- Dampak terhadap Distribusi Pendapatan
Beban Lebih Besar pada Kelompok Berpenghasilan Rendah:
PPN bersifat regresif, karena semua konsumen membayar persentase yang sama tanpa memperhitungkan pendapatan. Dengan demikian, kelompok berpenghasilan rendah akan merasakan beban yang lebih besar dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi.
- Kemungkinan Meningkatkan Ketimpangan:
Tanpa adanya subsidi atau bantuan kompensasi dari pemerintah, kenaikan tarif PPN dapat memperburuk ketimpangan pendapatan.
- Dampak Positif Jika Disertai Program Redistribusi:
Jika pendapatan dari kenaikan PPN digunakan untuk mendanai program sosial, seperti subsidi kebutuhan dasar atau transfer tunai langsung, dampaknya terhadap ketimpangan dapat diminimalkan.
Kesimpulan dan Rekomendasi Terhadap Dampak Kebutuhan Ekonomi
- Efek Negatif Jangka Pendek:
Kenaikan PPN menjadi 12% kemungkinan besar akan menekan konsumsi, memicu inflasi, dan meningkatkan ketimpangan dalam jangka pendek.
- Efek Positif Jangka Panjang:
Dampak negatif dapat diredam jika hasil dari kenaikan PPN digunakan secara efisien untuk pembangunan infrastruktur, investasi pendidikan, atau program perlindungan sosial.
- Strategi Mitigasi:
Transparansi penggunaan dana pajak untuk meningkatkan kepercayaan
- Dampak SOSIAL
Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% dapat memberikan berbagai dampak ekonomi yang signifikan, terutama terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan distribusi pendapatan. Berikut adalah analisisnya :
- Dampak terhadap Pertumbuhan Ekonomi
– Potensi Penurunan Konsumsi:
Kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 12% dapat mengurangi daya beli masyarakat karena harga barang dan jasa akan meningkat. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap konsumsi domestik, yang merupakan salah satu komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi.
- Dampak pada Investasi:
Biaya operasional perusahaan dapat meningkat akibat kenaikan tarif PPN, terutama bagi sektor yang bergantung pada bahan baku atau input yang dikenakan PPN. Ini dapat mengurangi margin keuntungan dan menurunkan insentif untuk berinvestasi.
- Efek Jangka Panjang:
Jika pendapatan dari PPN digunakan secara efektif oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur atau program strategis lainnya, dampak negatif terhadap pertumbuhan dapat diminimalkan, bahkan menghasilkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
- Dampak terhadap Inflasi
– Peningkatan Harga Barang dan Jasa:
Kenaikan PPN akan langsung menyebabkan peningkatan harga barang dan jasa, terutama untuk barang konsumsi yang dikenai pajak ini. Hal ini dapat mendorong inflasi dalam jangka pendek.
- Inflasi Berbasis Biaya:
Sektor-sektor yang bergantung pada barang dan jasa yang dikenai PPN akan mentransfer kenaikan biaya tersebut ke konsumen akhir, memperkuat tekanan inflasi.
- Efek Inflasi pada Sektor Rentan:
Kelompok berpenghasilan rendah akan lebih merasakan dampak kenaikan harga dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi, karena proporsi pengeluaran mereka untuk kebutuhan dasar lebih besar.
- Dampak terhadap Daya Beli Masyarakat
– Penurunan Daya Beli
Kenaikan tarif PPN akan menyebabkan harga barang dan jasa naik. Masyarakat, terutama dari golongan berpenghasilan rendah, akan merasakan tekanan pada pengeluaran mereka, karena penghasilan yang sama harus digunakan untuk membeli barang dengan harga yang lebih tinggi.
- Perubahan Pola Konsumsi
Kelompok masyarakat menengah ke bawah cenderung mengurangi konsumsi barang non-esensial dan fokus pada kebutuhan dasar. Jika barang kebutuhan pokok juga terdampak, konsumsi total bisa menurun secara signifikan.
- Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga
Peningkatan pengeluaran rumah tangga tanpa disertai peningkatan pendapatan akan memengaruhi kemampuan mereka untuk menabung
- Dampak terhadap Tingkat Kemiskinan
- Kemungkinan Bertambahnya Jumlah Orang Miskin:
Masyarakat miskin lebih rentan terhadap kenaikan harga karena sebagian besar pengeluaran mereka dialokasikan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, listrik, transportasi, dan lainnya. Kenaikan harga akibat PPN yang lebih tinggi dapat mendorong kelompok rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan.
- Efek Domino pada Pengangguran:
- Dampak terhadap Kesenjangan Sosial
PPN Bersifat Regresif
PPN dikenakan secara merata pada semua konsumen tanpa memperhitungkan tingkat pendapatan. Akibatnya, kelompok berpenghasilan rendah mengeluarkan proporsi pendapatan yang lebih besar untuk membayar pajak dibandingkan kelompok kaya. Hal ini dapat memperbesar kesenjangan sosial antara kelompok kaya dan miskin. Salah satu diantaranya adalah :
- Kenaikan Beban Hidup:
Biaya hidup yang meningkat dapat memperburuk kualitas hidup kelompok rentan, sementara kelompok kaya relatif tidak terlalu terdampak.
- Keterbatasan Akses:
Kenaikan harga barang atau jasa dapat mengurangi akses kelompok miskin terhadap kebutuhan penting seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan nutrisi. Hal ini dapat menciptakan siklus kemiskinan yang sulit diputus.
- Kesimpulan
Penerapan tarif PPn 12 persen pada tahun 2025 adalah langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara dan menopang pembangunan nasional. Namun, kebijakan ini juga membawa risiko terhadap daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi, khususnya bagi kelompok rentan dan pelaku usaha kecil.
Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah dalam memitigasi dampak negatifnya dan memastikan bahwa manfaat dari peningkatan penerimaan pajak benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, transparansi, dan pelaksanaan yang tepat, kebijakan ini dapat menjadi tonggak penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, berkelanjutan, dan mendukung pembangunan Indonesia yang lebih inklusif.
Gambar 2 Poster Geography Disscusion Forum 4